Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr. H. Haedar Nashir M.Si mengatakan, salah satu peran penting yang perlu diambil oleh lembaga seperti Muhammadyah dan PGI adalah menyadarkan para elit kekuasaan dan elit-elit politik agar bertanggung-jawab secara moral atas kehidupan berbangsa.
Hal ini ia ungkapkan dalam kunjungan silaturahmi PP Muhammadyah ke kantor PGI, Kamis, 3 Agustus 2017.
Haedar yang didampingi oleh Sekjen Dr H Abdul Mu’ti, M.Ed dan pengurus pusat lainnya juga menyoroti berbagai perkembangan bangsa dan konstalasi politik belakangan ini.
Menurutnya, situasi kebangsaan saat ini membutuhkan perhatian besar dari lembaga-lembaga keumatan. "Dalam perjalanan sejarah bangsa, lembaga keumatan seperti Muhammdyah dan PGI telah berkontribusi besar atas perkembangan kehidupan berbangsa. Karenanya situasi kebangsaan saat ini dimana isu berkembangnya radikalisme Islam, meningginya keretakan sosial di antara berbagai elemen anak bangsa hingga yang terakhir diterbitkannya Perppu No. 2/2017 tentang Ormas dan Aliran anti Pancasila perlu mendapat perhatian.", lanjutnya.
Menurutnya, Muhammadyah sendiri mengedapankan Islam yang berkemajuan, dengan mengedepankan sikap yang objektif dan rasional dalam menyikapi berbagai situasi kebangsaan ini dan menghindarkan diri dari sikap-sikap politik yang memicu berkembangnya berbagai masalah seperti radikalisme.
Sementara itu, Ketua Umum PGI, Pdt. DR. Henriette Lebang, menyampaikan empat keprihatinan gereja-gereja di Indonesia, yakni kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan. "Untuk merespon keempat isu ini PGI selalu mengharapkan keterlibatan dan kerjasama berbagai pihak, termasuk Muhammdyah, untuk bersama-sama membangun bangsa. Kunjungan silaturahim ini menjadi sangat bermakna untuk membangun kesepahaman satu dengan yang lain dan melakukan kerja-kerja bersama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik dan sejahtera dalam semangat kekeluargaan," sambut Pdt Lebang.
Menyikapi Perppu no 2/2017, Pdt Lebang menyatakan bahwa PGI menyambutnya dengan positif, tetapi juga mengkritisinya secara objektif dan rasional. "Kita menyadari, situasi kebangsaan akhir-akhir ini mengalami pengerasan yang berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurang dirawatnya perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa. Untuk itu Perppu ini dapat dilihat secara positif sebagai respon atas situasi kebangsaan tersebut. Namun juga PGI secara kritis menyampaikan kepada Presiden agar Perppu ini tidak dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam mereka yang bersuara kritis kepada kekuasaan", demikian Pdt Lebang.
"Karena itu, kami menyarankan agar Perppu ini dilengkapi dengan berbagai persyaratan dan indikator yang jelas", lanjut Pdt Lebang.
Di akhir silaturahmi ini, PGI dan Muhammadyah sepakat untuk bersatu mencegah berbagai bentuk provokasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan di antara anak bangsa, terutama dalam menghadapi pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019, sehingga menutup kemungkinan kelompok-kelompok kepentingan mengambil keuntungan dengan mengorbankan kehidupan berbangsa dengan memakai jubah agama.
satuharapan.com
satuharapan.com
0 komentar:
Post a Comment